AJMI: KONDISI POLITIK DI ACEH SANGAT PRIHATIN

Menjelang lima tahun berjalannya Pemerintahan Aceh di masa kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (ZIKIR), belum juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Fakta kinerja Pemerintahan ZIKIR, justru lebih banyak terlihat dan fokus untuk kepentingan dan agenda-agenda partai politik maupun kelompok tertentu.

Sehingga agenda-agenda untuk kesejahteraan masyarakat terkesan sengaja diabaikan. Secara praktis dalam lima tahun terakhir ini, yang mengemuka dari kinerja Pemerintah Aceh adalah, mengurus agenda-agenda politik, maupun upaya pengesahan Qanun Wali Nanggroe beserta Qanun Lambang dan Bendera, hal itu disampaikan oleh Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Agusta Mukhtar, Rabu 23 Maret 2016.

Bagian kondisi politik, jelasnya, pada akhir-akhir ini, kondisi Politik di Aceh sangat memprihatinkan dan implikasinya berupa kisruh politik yang sangat massive. Semua ini telah berdampak negatif dalam upaya membangun reintegrasi politik dan kehidupan yang demokratis pasca Perdamaian Aceh.

“Ironisnya, kondisi ini diperparah dengan tidak netralnya sikap politik dari Pemerintah Aceh dalam menyikapi situasi dan kondisi politik di Aceh dalam menjelang pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada tahun 2017. Ditambah kesibukan Pemerintah Aceh dalam melakukan konsolidasi politik karena akan maju dalam Pilkada Aceh,” imbuhnya.

Demikian juga di bidang hukum, untuk pemberantasan korupsi, tidak ada upaya yang luar biasa dalam penanggulangan dan pencegahannya. Praktik kolusi juga tidak jauh berbeda, kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pemilik modal semakin solid, terutama pada proyek-proyek eksplorasi penambangan hasil bumi.

“Bentuk-bentuk kolusi yang terjadi adalah, usaha bersama, pengamanan yang berlebihan, dan pengabaian terhadap tuntutan penegakan hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemilik modal/ perusahaan terhadap hak-hak masyarakat sekitar,” jelasnya.

Apalagi, kasus korupsi semakin meningkat tanpa ada upaya penyelesaian dari Pemerintah Aceh begitu juga kasus Narkoba dan kasus-kasus kriminalitas lainnya, pemerintah aceh dan Polda aceh seperti melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus yang berdampak luas pada masyarakat seperti kasus korupsi dan Kasus Lingkungan hidup.

sumber: klikkabar.com

Tweet